Samarinda – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) terus gencar melakukan Sosialisasi Pengaturan terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM. Masih banyaknya daerah yang sulit terakses lembaga penyalur BBM di beberapa wilayah terpencil, tentu sulit tercipta kelancaran penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada kesempatan ini hadir sebagai Narasumber, yakni: Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi, RFM Manager MOR VI PT Pertamina (Persero) Rama Suhut Sinaga dan anggota masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Aston Samarinda.
Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar menyampaikan, Sub Penyalur merupakan solusi untuk wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (Wilayah 3T) yang masih belum mendapatkan lembaga penyalur guna meningkatkan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat sehingga mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.
“Sub Penyalur merupakan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dengan wilayah-wilayah yang belum mendapatkan Lembaga Penyalur” ujar Komite BPH Migas Ibnu Fajar, di Hotel Aston Samarinda, Rabu (29/11/17).
Selain itu, Ibnu Fajar mengharapkan keberadaan Sub Penyalur mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah agar terjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (wilayah 3T).
“Diharapkan peran dan kerjasama Pemerintah Daerah untuk keberadaan Sub Penyalur, dimana Sub Penyalur agar dapat bisa menjadi embrio Lembaga Penyalur BBM dikemudian hari. Adapun Sub Penyalur yang saat ini telah beroperasi terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, terdapat Sub Penyalur yang telah terbangun di Kabupaten Gorontalo Utara yang akan segera diresmikan, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Kepualuan Sula” sambung Ibnu Fajar.
Sumber : Indostreetnews
