Kemudahan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kini dirasakan masyarakat yang beraktivitas di sektor perikanan dan pertanian di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Melalui penerapan Aplikasi XStar yang dikembangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara semakin tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna. Proses yang lebih sederhana juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh alokasi BBM.
Kemudahan ini diungkapkan Purwanto, salah satu nelayan wilayah Kabupaten Cilacap. Purwanto mengungkapkan, kehadiran Aplikasi XStar sangat membantu masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan pertanian untuk mendapatkan Surat Rekomendasi pembelian BBM dari instansi penerbit. Sistem ini juga memangkas proses birokrasi. Hal ini disampaikan saat dirinya mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi menggunakan Surat Rekomendasi.
“Sebagai nelayan, bimbingan teknis mengenai Surat Rekomendasi ini membuat kami merasa lebih tenang. Kami sekarang memiliki kepastian bahwa pasokan BBM solar untuk melaut menjadi lebih aman dan terjamin,” ujarnya, Kamis (Kamis (9/4/2026)).
Pemanfaatan teknologi informasi ini juga mendukung tata kelola distribusi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran. Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan, aplikasi XStar yang dikembangkan BPH Migas merupakan solusi digital untuk memudahkan sektor strategis seperti perikanan, pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pelayanan umum dalam memperoleh BBM subsidi melalui mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi. Sistem ini dirancang agar proses mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi menjadi lebih praktis dan transparan.
“Penjelasan terkait dengan Surat Rekomendasi yang telah disampaikan kepada masyarakat Cilacap, utamanya konsumen pengguna sektor pertanian, perikanan, transportasi air dan UMKM, tadi sudah dijelaskan oleh BPH Migas bagaimana tahapan pengusulan Surat Rekomendasi sampai mendapatkan BBM subsidi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Eman menyampaikan bahwa XStar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengajuan Surat Rekomendasi, tetapi juga menjadi basis data yang akurat bagi Pemerintah dan Badan Usaha Penugasan untuk menghitung kebutuhan BBM di setiap sektor. Dukungan data yang akurat menjadi salah satu dasar alokasi BBM disusun secara lebih adil dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk itu, wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap, telah siap sepenuhnya mengimplementasikan penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi XStar,” ujarnya.
Eman menambahkan, di tengah dinamika geopolitik global Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, termasuk penyediaan dan suplai BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sugeng Suparwoto mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis tersebut. Menurutnya, Surat Rekomendasi ini mampu memperkuat tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
“Mekanisme Surat Rekomendasi ini sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh BPH Migas. Harapannya, tata kelola yang ada betul-betul menjamin bahwa BBM bersubsidi sampai kepada pihak yang berhak, karena semuanya telah diatur sedemikian rupa, baik dari sisi volume maupun peruntukannya,” tuturnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Area Cilacap Pertamina Patra Niaga (PPN) I Made Mega Adi Sanjaya menjelaskan, penyaluran BBM subsidi wajib dilakukan secara tepat sasaran. Penggunaan QR Code dalam setiap transaksi mempermudah proses verifikasi digital serta memastikan keakuratan data konsumen, sehingga seluruh volume BBM subsidi yang tersalurkan di wilayah Cilacap benar-benar sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam Surat Rekomendasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM BPH Migas Robby Ferdian, Subkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Singgih Prabowo, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Sukirman, Sales Area Manager Retail Tegal PPN Aris Irmi, Kelompok Nelayan Mertasinga Cilacap Utara dan masyarakat di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
