Kestabilan produksi gas bumi dan keandalan penyaluran menjamin terpenuhinya kebutuhan energi bagi sektor industri dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai tulang punggung transisi energi.
Untuk itu, integrasi sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas bumi penting dalam penyediaan dan distribusi energi nasional. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas keberlanjutan pasokan migas di wilayah Jawa Timur.
Pasokan gas bumi di wilayah Jawa Timur sendiri berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Banyu Urip yang dioperasikan oleh Pertamina EP Cepu, serta Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited dengan total suplai mencapai sekitar 172 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD/Miliar British Thermal Unit per Hari).
“Mengintegrasikan antara produksi gas bumi dari hulu serta pemanfaatannya di sektor hilir. Sesuai tugas dan fungsi BPH Migas, kami memberikan laporan terkini mengenai pemanfaatan gas bumi dalam negeri, khususnya yang ada di Jawa Timur,” ujar Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/04/2026).
Wahyudi menambahkan, keandalan gas bumi di Jawa Timur mencakup seluruh rantai proses, mulai dari produksi hingga distribusi ke berbagai sektor pengguna, seperti rumah tangga, pelanggan kecil, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menegah), komersial, hingga industri. Realisasi penyaluran gas bumi di wilayah ini tercatat mencapai 440,33 BBTUD pada akhir 2025. Angka ini menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan gas bumi di wilayah tersebut.
“BPH Migas mengedepankan integrasi mengenai kestabilan produksi gas yang ada di Jawa Timur, sehingga utilitas (pemakaian) dan realibility-supply (keandalan pasokan) sangat terjamin serta tidak terjadi gangguan pada konsumen pengguna, khususnya yang saat ini memanfaatkan single-source (sumber tunggal) dari gas bumi,” imbuhnya.
Integrasi produksi gas bumi sektor hulu serta pemanfaatan gas bumi di sisi hilir telah tersedia dengan terbangunnya infrastruktur pipa transmisi yang saat ini kapasitas utilisasinya masih dapat terus dioptimalkan, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi gas bumi. Optimalisasi pipa transmisi ini diharapkan dapat meningkatkan pengangkutan gas bumi dari lapangan gas bumi di wilayah jawa timur dan jawa tengah ke sektor konsumen di wilayah jawa barat.
BPH Migas juga memastikan ketersediaan kapasitas pipa dan pemanfaatan produksi dapat terus ditingkatkan.
“Pipa transmisi gas bumi di Pulau Jawa sudah terintegrasi dengan baik. Semoga optimalisasi dari utilisasi produk gas, baik yang saat ini diproduksi di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta potensinya untuk dikembangkan melalui pipa transmisi dan distribusi ini sudah siap. Konsumen (di Jawa Timur, maupun daerah lain) juga siap menyerap gas dari Jawa Timur,” tuturnya.
Wahyudi juga mengungkapkan, pemanfaatan gas bumi untuk jaringan gas bumi perlu diperluas di sepanjang ruas pipa transmisi yang terintegrasi dari Pagerungan, Gresik, Semarang, Batang, dan pasca mengalirnya gas bumi dari proyek Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II dari Batang menuju Cirebon.
“Dengan optimalnya pemakaian (gas bumi) ini, dapat mengurangi penyediaan bahan bakar khususnya LPG (Liquified Petroleum Gas) yang saat ini dominasinya masih impor. Untuk itu, BPH Migas mendorong agar SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah kerja Jawa Timur dan Jawa Tengah dapat terus meningkatkan produksi gas buminya” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai, pasokan dari Lapangan Banyu Urip dan JTB memiliki peran penting terhadap suplai energi nasional.
“Dalam situasi saat ini, kita perlu memastikan bahwa di sektor hulu kita tetap terus berproduksi dengan baik. Untuk JTB, produksi gas yang ditargetkan di tahun 2026 ke atas, kurang lebih 192 Million Standard Cubic Feet Per Day (MMSCFD/juta kaki kubik standar per hari),” ucapnya.
Sugeng menambahkan, inovasi teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) berpotensi meningkatkan produksi migas nasional dan mendukung target swasembada energi.
Sementara itu, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas Luky Yusgiantoro menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ketahanan energi dan mencapai target swasembada energi pada 2030.
“Kunjungan kerja ini menjadikan ruang dialog dan komunikasi antara parlemen dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait industri operasional hulu migas untuk bekerja sama dalam meningkatkan lifting migas di Indonesia,” pungkasnya.
Kunjungan Kerja ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita, Cheroline Chrisye Makalew, Sartono, Meitri Citra Wardani, dan Arif Riyanto Uopdana, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Sentot Harijady BTP, dan perwakilan badan usaha.
