Pemerintah senantiasa memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi XStar yang diinisiasi Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).
Sejak Februari 2024, secara bertahap kota dan kabupaten di berbagai daerah mulai menggunakan aplikasi XStar untuk menerbitkan Surat Rekomendasi (Surkom) secara online bagi konsumen pengguna, seperti petani, nelayan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan pelayanan umum. Salah satu wilayah yang telah siap 100 persen menggunakan aplikasi ini adalah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
“Berdasarkan data yang kami miliki, Provinsi Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, sudah siap untuk diterapkan implementasi Penerbitan Surat Rekomendasi melalui aplikasi XStar secara 100 persen. Artinya, sudah tidak lagi menerbitkan Surat Rekomendasi secara manual,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).
Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan dari sistem microsite milik PT Pertamina Patra Niaga yang semula digunakan untuk membuat Surat Rekomendasi secara manual, kini telah dilakukan penutupan dan beralih ke aplikasi XStar. “Kami bersyukur di Tasikmalaya ini proses pengalihan penggunaan aplikasi XStar berjalan dengan baik dan lancar. Ini menjadi langkah penting agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat,” katanya.
Penggunaan XStar merupakan implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
Sehari sebelumnya atau Senin (27/4/2026) dalam bimtek yang sama, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menegaskan, penggunaan aplikasi Xstar memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam proses penerbitan Surat Rekomendasi, sekaligus mempermudah Badan Usaha dalam menyalurkan BBM subsidi.
Eman juga mengingatkan, dalam BBM subsidi terdapat uang negara yang disalurkan ke masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan BBM subsidi harus tepat sasaran dan tepat volume. Surat Rekomendasi merupakan salah satu mekanisme pendistribusian BBM subsidi kepada konsumen pengguna, khususnya konsumen pengguna non transportasi.
“Untuk merespon hal tersebut, BPH Migas sebagai Badan Pengatur telah menetapkan ketentuan sebagai aturan teknis yang aturan ini nantinya menjadi pedoman bagi stakeholder dalam pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menekankan pentingnya pengawasan distribusi energi nasional, terutama BBM subsidi, agar tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima. Ia juga mengingatkan kondisi energi global tengah menghadapi tekanan akibat situasi geopolitik dunia yang berdampak pada harga minyak. “Pemerintah terus berupaya menjaga harga BBM subsidi tetap stabil dan memastikan pasokan energi tetap tersedia. Namun masyarakat juga perlu ikut berhemat dan menggunakan energi secara bijak,” ujarnya.
Pemerintah daerah Tasikmalaya menyambut baik pelaksanaan bimtek penggunaan aplikasi Xstar ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Asep Gunadi mengatakan, kegiatan ini membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami alur, mekanisme, serta prosedur pelayanan BBM subsidi.
Asep juga mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir selatan Tasikmalaya agar nelayan tidak perlu menempuh jarak jauh ke SPBU untuk mendapatkan BBM. “Kalau ada pelayanan khusus sebagai penyalur di sekitaran titik kumpul nelayan-nelayan ataupun dermaga, mudah-mudahan itu juga bisa memperlancar kegiatan nelayan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aep Saepudin, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aditia Syahrir Ramdani, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Donny Romdony, Keppler Sianturi, Subkoordinator Pengawasan Pendistribusian BBM BPH Migas Muhammad Taslim Ayun, Analis Kebijakan Ahli Muda BPH Migas Gumilar Achmad Ramadhan, Subkoordinator Pengawasan Ketersediaan BBM BPH Migas M. Harish Mafaaza, Pokja Pengawasan BBM BPH Migas Ines Adewinda Purba, Sales Area Manager Bandung PT Pertamina Patra Niaga Sindhu Priyo Windoko, Sales Branch Manager IV Fuel Bandung PT Pertamina Patra Niaga Ahad Jabbar Syaifullah, serta perwakilan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
Selain menghadiri bimtek, BPH Migas turut melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi serta kompensasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyaluran minyak tanah di Kampung Naga, Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil monitoring, penyaluran BBM di SPBU berlangsung dengan tertib dan lancar, didukung oleh ketersediaan stok yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemantauan di Kampung Naga menunjukkan bahwa distribusi minyak tanah kepada masyarakat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan penerangan.
Turut hadir dalam kegiatan monitoring ini, Sales Branch Manager IV Fuel Bandung PT Pertamina Patra Niaga Ahad Jabbar Syaifullah.
