Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau langsung distribusi minyak tanah di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemantauan dilakukan untuk melihat kelancaran pasokan sekaligus memastikan pelayanan energi bagi masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan ini merupakan rangkaian kegiatan BPH Migas pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Wilayah NTT. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pascabencana gempa Flores berjalan dengan baik, dipasok dari Fuel Terminal Labuan Bajo dan Fuel Terminal Reo.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, pasokan minyak tanah dari Fuel Terminal Reo ke wilayah Manggarai Barat selama ini berjalan lancar. Salah satunya melalui Agen Minyak Tanah Wardun Perkasa Jaya yang memasok ke Pangkalan Wae Mbuka dengan rata-rata penyaluran sekitar 800 hingga 900 liter setiap tiga hari sekali.
“Dengan skema ini, stok minyak tanah di pangkalan selalu terjaga dan aman, sehingga kebutuhan memasak rumah tangga warga untuk jangka waktu 3 hingga 4 hari ke depan dapat terpenuhi dengan baik,” tambahnya, Jumat (18/9/2026).
Pangkalan Minyak Tanah Wae Mbuka melayani kebutuhan bagi sekitar 150 kepala keluarga. Untuk memudahkan pelayanan, pangkalan menerapkan sistem antrean berbasis jeriken. Setiap jeriken diberi nama pemilik sehingga warga tidak perlu menunggu lama saat pengisian.
“Dengan sistem antrean jeriken ini, masyarakat cukup menyerahkan jeriken yang diberi nama Kepala Keluarga dan mengambilnya kembali secara rutin setelah terisi. Layanan ini ini diterapkan demi memudahkan warga di wilayah Kelurahan Wae Kelambu agar mereka dapat menyesuaikan waktu pengambilan minyak tanah,” ujar Wahyudi.
Dari hasil pengawasan, rata-rata konsumsi minyak tanah berada pada kisaran 2 hingga 2,5 liter per hari untuk setiap keluarga. Pola tersebut menjadi salah satu gambaran kebutuhan energi rumah tangga di wilayah yang masih menggunakan minyak tanah.
Junari (42), warga yang menjadi pelanggan pangkalan mengatakan, kebutuhan minyak tanah keluarganya sekitar 20 liter per bulan. “Terima kasih kepada Pemerintah karena minyak tanah di sini selalu tersedia,” ucapnya.
Pantau Penyaluran BBM
Selain minyak tanah, Kepala BPH Migas juga memantau penyaluran BBM subsidi dan kompensasi salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Pemantauan meliputi kualitas pelayanan, kualitas dan posisi CCTV, serta ketersediaan BBM.
Wahyudi menjelaskan, kondisi pelayanan saat pemantauan berlangsung kondusif. Meski terdapat antrean kendaraan roda empat untuk pembelian Biosolar dan Pertalite, proses pengisian berjalan lancar.
“Kita lihat ada beberapa sedikit antrean untuk pembelian BBM, khususnya Biosolar maupun Pertalite roda empat. Namun, pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik dan cukup lancar,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, SPBU tersebut telah menggunakan kamera CCTV yang dipantau secara langsung selama 24 jam. BPH Migas merekomendasikan pengelola meningkatkan kecepatan pelayanan dan memperbaiki sudut pandang kamera CCTV agar mengarah ke kendaraan dan nomor polisi kendaraan saat melakukan pembelian Biosolar dan Pertalite.
“Agar rekamannya cukup baik dan kita bisa mengidentifikasi kendaraan yang berhak untuk membeli BBM tersebut,” ujarnya.
Wahyudi juga berdialog dengan salah seorang pengemudi truk bernama Rizal (25). Rizal mengungkapkan bahwa pembelian Biosolar biasanya dilakukan tiga hari sekali untuk kebutuhan operasional.
“Untuk jarak jauh seperti rute pengantaran ke Ruteng, kami hanya melakukan satu kali pengisian BBM di SPBU ini dengan biaya (sekitar) Rp400.000 atau (sekitar) 58 liter untuk sekali perjalanan pulang pergi,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Nusa Tenggara Timur II Fuel Yoga Pratama.
