Pembangunan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, memasuki tahap persiapan pengoperasian. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bersama Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono meninjau langsung kesiapan jargas yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, Jumat (18/09/2026).
Sebagaimana diketahui, jargas merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang ketahanan energi. Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta jargas hingga tahun 2028 sebagai bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional.
“Hari ini kami hadir untuk memastikan kesiapan pengoperasian jargas yang dibangun melalui APBN, sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG (Liquified Petroleum Gas),” ungkap Dudung.
Dudung menyampaikan, pengembangan jargas membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dalam penyiapan perizinan untuk lokasi pembangunan berikutnya. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung perluasan akses masyarakat terhadap energi.
“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” katanya.
Sejalan dengan persiapan pengoperasian tersebut, BPH Migas telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung pemanfaatan jargas di Gresik dan Sidoarjo. Salah satunya melalui forum diskusi terbuka (public hearing) bersama pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penetapan harga jargas.
Arief Wardono menjelaskan, proses penetapan harga tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat kesiapan pengaliran serta pemanfaatan jargas oleh masyarakat.
“Kunjungan ke jargas Sidoarjo dan Jargas Gresik dalam rangka persiapan pengaliran. BPH Migas telah melakukan public hearing untuk penetapan harga kedua jargas tersebut. Mudah-mudahan harga jargas tersebut dapat segera ditetapkan dan juga nanti akan dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Arief menjelaskan BPH Migas memiliki tugas menentapkan harga jargas untuk rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK) dengan mempertimbangkan nilai keekonomian Badan Usaha serta daya beli masyarakat. Jargas Gresik dan Sidoarjo juga telah dimanfaatkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
“Selama ini masyarakat Sidoarjo dan masyarakat Gresik telah mendapat manfaat dari jargas dan juga menikmati dengan harga yang cukup baik dibandingkan penggunaan LPG tiga kilogram,” imbuhnya.
Manfaat jargas dirasakan langsung oleh Dian (47), warga Karipecabena, Sidoarjo, yang telah menggunakan jargas sejak 2021. Ia mengutarakan penggunaan jargas memberikan kemudahan sekaligus penghematan dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.
“Pertama 2021 sampai sekarang 2026. Penggunaannya irit sekali. (Sebelumnya) habis tiga (tabung) melon istilahnya tabung gas (LPG 3 kilogram), sekarang habis dua puluh tujuh ribu rupiah. Untuk ke depannya, semoga jargas semakin maju,” pungkasnya.
Secara nasional, pembangunan jargas melalui APBN 2025-2026 ditargetkan mencapai 119.379 SR di 15 kabupaten/kota. Di Jawa Timur, sebanyak 33.961 sambungan rumah (SR) telah dimanfaatkan masyarakat, terdiri atas 4.000 SR di Gresik dan 29.961 SR di Sidoarjo.
Kunjungan ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Subandi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup Widho Handoyo, Direktur Infrastruktur Pertamina Gas Negara Hery Murahmanta, serta Kepala Operasi SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Asyhad.
