JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengadakan sosialisasi terkait dengan rencana Pemerintah yang akan menaikan harga BBM pada April 2012. Masalah subsidi BBM adalah masalah populis, karena menyangkut hajat orang banyak, sehingga bukan hanya menjadi masalah ekonomi tetapi juga sudah menjadi komoditas politis, karena jika tidak ditangani dengan tepat akan menjadi gejolak. Demikian Anggota Komite BPH Migas Ir. Saryono Hadiwidjoyo, SE, MM memaparkan dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan di Gedung Theater Universitas Islam Negeri, Jakarta (14/3).
Lebih jauh Saryono menjelaskan, bagaimana subsidi itu secara bertahap dikurangi, karena subsidi sekarang dirasakan kurang tepat sasaran. “Sebagai contoh orang yang punya mobil banyak subsidinya banyak, sementara yang tidak punya mobil berarti tidak mendapatkan subsidi”. imbuhnya.
Kemudian dengan adanya rencana pengaturan, entah itu menaikan harga, atau mengendalikan volume pembatasan atau kombinasi keduanya, ini belum final. Maka BPH Migas sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, pengaturan dan pendistribusian BBM bersubsidi supaya tepat sasaran, tepat volume dan tepat harga. Untuk itu akan dibentuk Satuan Tugas. “Satuan Tugas akan dibentuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi di seluruh wilayah NKRI”.
Lebih jauh Saryono menjelaskan, harga premium dan solar subsidi Rp 4.500 per liter, sementara harga pasarnya sedikit di bawah Pertamax, perbedaan harga inilah yang menimbulkan potensi penyalahgunaan BBM. Tepat harga itulah sekarang yang menjadi persoalan bersama. “Sebenarnya mau berapa sih harga yang tepat” tandasnya.
Pemerintah sekarang sedang berusaha menaikan harga Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000. “Bukan berarti harga Rp 6.000 itu tidak disubsidi, itu masih disubsidi” katanya. Tentu saja tujuannya agar perbedaan harga BBM bersubsidi dan BBM non subsidi tidak terlalu jauh sehingga diharapkan tidak ada lagi menyalahgunaan BBM, demikian Saryono mengakhiri paparannya.
