Tuban – BPH Migas menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja BPH Migas dalam Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi serta Penyuluhan Regulasi Hilir Migas Tahun Anggaran 2021 di Gedung Pertemuan Kayu Manis Resto, Tuban, Jawa Timur. (16/02/2021)
Hadir sebagai narasumber Anggota DPR RI Komisi VII Ratna Juwita, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, & SBM MOR V PT Pertamina (Persero) Adityawarman Sigit Pambudi.
Anggota Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan BPH Migas sebagai Lembaga Regulasi, melakukan pengaturan ketersediaan dan distribusi, juga pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI. Ada 6 tugas BPH Migas, 3 di sektor BBM dan 3 di sektor Gas Bumi melalui pipa, sektor BBM meliputi pengaturan dan penetapan mengenai ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, penyiapan cadangan Bahan Bakar Minyak nasional, pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, untuk sektor Gas yaitu penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, penetapan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
“BPH Migas merasa anak kandung Komisi VII DPR RI, karena dipilih oleh Komisi VII DPR RI.” Ungkap Sumihar
Lebih jauh Sumihar, kegiatan BPH Migas juga melakukan pendekatan kepada stakeholder, pembinaan ke masyarakat, kerja sama dengan perguruan tinggi, menjalankan program BBM satu harga, Sub Penyalur dan Penyalur Mini, juga jaringan pipa gas. Selain itu pengawasan langsung lapangan untuk uji petik volume.
Terkait program IT Nozzle, ada 1.194 SPBU di MOR V, data BPH Migas yang sudah BAST 95,4%, yg mencatat nopol kendaraan baru 26%.
Anggota Komisi VII DPRRI Ratna Juwita dalam paparan singkatnya menyampaikan terima kasih kepada BPH Migas, awal tahun sudah bisa sampai ke Tuban untuk sosialisasi dan berbagi ilmu kepada masyarakat Tuban. Ratna menambahkan untuk dipahami terutama ibu-ibu, bahwa jaringan gas kedepannya jauh lebih simpel dibandingkan gas tabung LPG, harga lebih murah, sampai di rumah gak perlu angkat-angkat, serta lebih ramah lingkungan hampir tidak ada polusi.
“Kami dari Komisi VII DPR RI akan terus memaksimalkan kinerja, dan juga BPH Migas perlu diberikan kewenangan mengelola anggaran sendiri dari Iuran Badan Usaha.” Ujar Ratna mengakhiri paparan.
Bambang Utoro, Sekretaris BPH Migas dalam paparannya menambahkan yang belum disampaikan pembicara sebelumnya, BPH Migas menetapkan kuota BBM JBT solar dan JBKP premium berdasarkan kebutuhan, sesuai data bottom up juga verifikasi dari kebutuhan dan realisasi tahun sebelumnya. Data penyaluran BBM di Kab. Tuban pada tahun 2020 sebesar JBT kuota 119.430 KL dan realisasi 108.161 KL, dan juga JBKP (Premium) kuota 18.320 KL dan realisasi 12.656 KL sedangkan pada tahun 2021 didapatkan data JBT kuota 122.353 KL dan realisasi 6.489 KL dan JBKP (Premium) 14.236 KL dan realisasi 440 KL.
Program pemerintah yakni bbm satu harga yang tujuannya menghadirkan keadilan bagi rakyat menjadi hal prioritas untuk dikawal BPH Migas. Saat ini sudah terbangun di seluruh Indonesia 253 SPBU BBM 1 Harga.
Terkait jaringan gas, saat ini sudah ada 57 Kabupaten /Kota yang sudah ada jaringan distribusi dan harganya ditetapkan BPH Migas, jauh lebih murah dari LPG tabung.
SBM MOR V PT. Pertamina (Persero) Adityawarman Sigit Pambudi memaparkan alur BBM Pertamina yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah. Kemudian pengolahan minyak mentah menjadi produk, penyimpanan produk di Depot /TBBM /Fuel Terminal dan kemudian distribusi produk.
Aditya menambahkan, Pertamina untuk meningkatkan akurasi verifikasi yang juga terkait kepentingan data dengan BPH Migas, menerapkan IT Nozzle SPBU, meski belum maksimal akan tetapi progress peningkatan terus berjalan, terutama pencatatan nomor polisi kendaraan untuk JBT solar maupun JBKP premium karena muara akurasi verifikasi kuncinya disitu.
“Pertamina juga memiliki program pembangunan Pertashop yang memasarkan pertamax, memang harganya lebih mahal, akan tetapi kualitas BBM jauh lebih baik, sehingga mesin kendaraan lebih awet. Pertashop terbuka kerjasama dengan masyarakat kalangan usaha jika berminat berinvestasi”. Imbuh Adityawarman
Sesi dialog berlangsung cukup menarik, mulai dari persoalan jaringan gas rumah tangga sampai keberadaan Pertamini yang dirasa merugikan masyarakat dijawab dengan lugas dan tuntas oleh para nara sumber.
Kegiatan berlangsung tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, dihadiri berbagai kalangan, SKPD, aktivis, pengusaha dan masyarakat.
