JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerima kunjungan kerja Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Selasa (5/06/2012). Kunjungan kerja Asosiasi Bupati tersebut diterima oleh Anggota Komite BPH Migas, Drs. Sumihar Panjaitan, MM, dan Brigjen Pol. (Purn) Drs. Martin S. Ritonga, Msi, didampingi staf ahli dan staf Direktorat BBM BPH Migas.
Kunjungan kerja Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua diwakili oleh Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo dan Bupati Lanny Jaya beserta rombongan tersebut dilakukan dalam rangka audiensi guna mencari alternatif solusi penyelesaian keterbatasan BBM di Pegunungan Tengah Papua.
Dikatakan Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo, Salah satunya adalah terkait dengan penambahan kuota BBM. Menurutnya, sampai dengan saat ini upaya-upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang maksimal.
Menanggapi usulan tersebut, Sumihar Panjaitan menjelaskan bahwa BPH Migas telah membagikan kuota BBM yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar 40 juta kilo liter (KL). BPH Migas sangat sadar bahwa Timur Indonesia perlu dibantu. “Makanya kami menambah alokasi sebagian besar ke Indonesia Timur khususnya Papua,” ujarnya.
Untuk pengawasan distribusinya, Komite BPH Migas, Sumihar mengatakan perlunya membuat MoU supaya pengawasan BBM dapat dilakukan bersama-sama. “Jadi kalau kita ada aturan MoU antara BPH Migas dengan Bupati tertentu di wilayah Kabupaten pegunungan tentunya akan menghasilkan hal yang baik,” pungkasnya.
