JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerima kunjungan kerja Pemkab. Kepulauan Sumenep, Senin (23/09/2013). Rombongan dari Kab. Kepulauan Sumenep tersebut diterima oleh Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Ibrahim Hasyim, Martin S. Ritonga didampingi jajaran dari Direktorat BBM dan Sekretariat BPH Migas.
Kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sumenep tersebut dilakukan untuk berkoordinasi sekaligus berkonsultasi mengenai permasalahan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sumenep. Dalam rapat yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di ruang rapat Komite untuk mengatasi permasalahan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Sumenep tersebut akhirnya diusulkan beberapa solusi, diantaranya Bupati Sumenep akan mengajukan kebutuhan BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan seperti Raas, Sapeken dan Sepudi yang tidak terpenuhi dalam surat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas nomor 5 tahun 2012.
Selain itu, Bupati Sumenep diminta untuk segera mengusulkan lokasi lembaga penyalur (APMS) yang paling efisieen dan optimal untuk melayani penyaluran BBM bersubsidi di dilayah tersebut kepada PT Pertamina (Persero).
Usulan tersebut akan diverifikasi oleh BPH Migas di bulan Oktober 2013, dan hanya dapat dipenuhi apabila tidak melampaui alokasi kebutuhan BBM besbsidi di wilayah tersebut. “Hasil verifikasi akan dibahas lebih lanjut dalam sidang Komite,” kata Sumihar.
