Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri bertempat di kantor BPH Migas, Jakarta (31/10). PKS ini tentang Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengendalian Konsumen…
Badan Pengatur Hilr Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkapkan kasus penyelewengan distribusi solar subsidi sebanyak 7 Ton di daerah Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. “Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu hasil dari…
Pemerintah resmi menambah kuota BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Penambahan kuota Pertalite sebanyak 6,86 juta kiloliter (KL) dari kuota awal 23,05 juta KL. Sedangkan untuk BBM Solar subsidi, dari kuota awal tahun…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi raih penghargaan tertinggi di Kawasan Asia Tenggara pada ajang ASEAN Energy Awards (AEA) 2022. Kategori yang dimenangkan yaitu yaitu Manajemen Energi Bangunan Gedung. Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan dilaksanakan secara virtual pada rangkaian…
Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas, BPH Migas dan Pemerintah kota Probolinggo, meresmikan Jaringan Gas (Jargas) Kota Probolinggo, Jatim (09/09). Peresmian ini merupakan pertama kali untuk APBN TA 2022 dengan jumlah 4.153 SR. “Penyaluran Gas Jargas APBN di kota Probolinggo merupakan…
BPH Migas dan SKK Migas dalam helatan Gas Expo 2022 mengungkapkan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi pemanfaatan gas bumi khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dimana untuk Wilayah Kerja KKKS Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa)…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dipimpin oleh Komite BPH Migas Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra melakukan tinjauan lapangan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pekanbaru, Riau (12/07). Komite memastikan tidak ada kendala untuk distribusi serta…
Pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak yang mengatur pembatasan penerima Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan penugasan agar jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran.…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka koordinasi perkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran (05/07). Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan Audiensi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (04/07). Kunjungan ini dalam rangka memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas untuk memperkuat pengawasan di lapangan agar BBM subsidi…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
