Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bangka ke BPH Migas

Jakarta, 30 Januari 2019 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung Rabu, 30 Januari 2019 mengadakan kunjungan kerja ke BPH Migas. Anggota DPRD Kabupaten Bangka yang hadir sebanyak 10 orang dari Komisi III dan di pimpin oleh Ketua Komisi III H. Hendra Yunus S.E. Rombongan diterima oleh Komite BPH Migas ,Ahmad Rizal dan Muhammad Ibnu Fajar. Kunjungan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangka dalam rangka konsultasi mengenai pengaturan dan perizinan penjualan BBM oleh Masyarakat. Dalam salah satu pemaparannya Ketua Komisi III DPRD, H. Hendra Yunus S.E, menyampaikan bahwa Bangka sebagai Daerah pertambangan memerlukan BBM yang cukup banyak untuk mendukung kegiatan tersebut, selaian itu juga BBM yang ada di penyalur (SPBU) sering kali habis, dan juga mepertanyakan legalitas pengecer BBM (Pertamini) yang marak di Bangka mengingat kebutuhan masyarakat dan jarak yang cukup jauh dari penyalur (SPBU) yang bisa mencapai 50 Km dan langkah apa yang harus dilaksanakan agar distribusi BBM dapat merata dirasakan masyarakat. Menanggapi Hal tersebut Komite BPH Migas, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa kuota JBT untuk minyak solar tahun 2018 cukup untuk memenuhi kebutuhan masarakat Kabupaten Bangka. Kuota Minyak Solar untuk tahun 2018 Kabupaten Bangka besesar 44.882 Kl dengan realisasi sebesar 44.858 Kl (99,95%) dan untuk Tahun 2019 kuotanya dinaikan menjadi 46.461 Kl. Terkait keberadaan Pertamini, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya adalah illegal karena untuk dapat menjual BBM harus punya Ijin Usaha Niaga BBM atau menjadi penyalur (SPBU) dari pemegang Ijin Usaha Niaga BBM tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar menyarankan agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong dan mempercepat pertumbuhan penyalur, mendirikan sub penyalur, dan penyalur mini.