JAKARTA. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masa jabatan 2011-2014, yang dilantik pada 11 Januari 2012, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Senin (13/02/2011), Jakarta. dalam kujungan tersebut Komite BPH Migas diterima langsung oleh Menko Kesra, Agung Laksono beserta jajarannya.
Dijelaskan Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, bahwa tujuan berkunjung ke Menko Kesra selain dalam rangka memperkenalkan diri, juga untuk meminta dukungan atas rencana BPH Migas yang akan membentuk Satgas Pengawasan dan Pengedalian BBM Bersubsidi yang terdiri dari semua unsur terkait dan lintas sektoral melalui Keppres. “Keinginan kami melalui Keppres agar efisien dan efektif dalam melakukan pengawawasan pengendalian BBM Bersubsidi agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu” ujar Andy.
Ditambahkan Andy, sebelumnya BPH Migas telah memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (KP4BBM), namun hanya sebatas tim Koordinasi, terkait dengan komandonya sendiri belum jelas.
“Satgas ini diperlukan mengingat penyelewengan BBM Bersubsidi sudah bersifat sistemik dan terintegrasi dari beberapa unsur masyarakat. Sehingga penanganannya pun perlu dilakukan secara sistemik dan terintegrasi. Kami mohon kepada Menkokesra dan jajarannya untuk dapat memberikan dukungan kepada BPH Migas dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Sementara itu Menko Kesra, Agung Laksono menyampaikan dukungannya atas rencana BPH Migas yang akan membentuk Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini, lanjut Agung, karena wilayah Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, keberadaan BPH Migas masih sangat diperlukan. “Fungsi dan kedudukan BPH cukup strategis. Strategis karena kalau ada gangguan distribusi BBM dampaknya cukup besar,” jelasnya.
