JAKARTA. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, Rabu (2/05/2012) melantik 3 Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) dan 2 Koordinator Tata Usaha Kepala BPH Migas dan Sekretariat Komite di lingkungan BPH Migas. Ketiga Kapokja tersebut diantaranya, Dr. Ir. Joko Siswanto, MBA, Ir. Sri Wahyu Purwanto, MT dan Ir. Luluk Priambudi. Sementara 2 pejabat Koordinator Tata Usaha Kepala BPH Migas Koordinator Sekretariat Komite adalah Dedi Wijaya dan Hendri Ahmad.
Dr. Ir. Joko Siswanto, MBA, yang sebelumnya menjadi Kapokja di Direktorat Gas Bumi, dirotasi ke Direktorat BBM menjadi Kapokja Penyediaan dan Pendistribusian BBM wilayah I menggantikan Ir. Hendri Ahmad, MT. Sementara untuk Kapokja Penyediaan dan Pendistribusian BBM wilayah II yang diduduki oleh Drs. Dedi Wijaya digantikan oleh Ir. Luluk Priambudi, yang sebelumnya menjabat sebagai analisis utama penugasan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu.
Sedangkan untuk Kapokja Akun Pengaturan, Iuran, Tarif dan Harga yang sebelumnya diduduki oleh Dr. Ir. Joko Siswanto kini digantikan oleh Ir. Sri Wahyu Purwanto, MT. Sebelumnya, Wahyu menjabat sebagai penganalisis utama tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sementara itu, Hendri Ahmad, yang sebelumnya menjadi Kapokja penyediaan dan pendistribusian BBM wilayah I menjadi Koordinator Sekretariat Komite. Sedangkan Dedi Wijaya yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kapokja penyediaan dan pendistribusian BBM wilayah II menjadi Koordinator Tata Usaha Kepala BPH Migas.
Pergantian atau rotasi Jabatan merupakan hal yang biasa dalam menjalankan amanah. Dari sisi kedinasan, hal ini merupakan pembinaan pegawai sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam meningkatkan kinerjanya dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BPH Migas.
Dijelaskan Andy, dalam suatu organisasi, pelantikan ini merupakan kegiatan yang sudah lazim. Promosi maupun rotasi bagi para pegawai ini diharapkan akan memberikan nilai positif dalam penngkatan kinerja pegawai maupun organisasi. “Pelantikan rotasi dan mutasi pada jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas dinamika kelembagaan, serta merupakan bagian dari pembinaan karier pegawai,” papar Andy.
Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. “Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka peningaktan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum,” pungkasnya.
Ditambahkan Andy, parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab kepada negara.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Anggota Komite BPH Migas Fahmi Harsandono, SE, Mayjen. TNI (Purn.) Karseno, MBA, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Martin S. Ritonga, Msi, DR. Ibrahim Hasyim, SE, MM, Sekretaris BPH Migas Agus Budi Wahyono, Direktur Gas Bumi Hendra Fadly, Pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPH Migas dan perwakilan Badan Usaha serta perwakilan eselon II unit Kemeneritan ESDM.