Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga terus memperkuat akses energi di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Kebijakan ini memastikan masyarakat yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) memperoleh BBM dengan harga setara dengan wilayah lainnya di Indonesia, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan, Pemerintah senantiasa menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat kepulauan.
“Aksesibilitas BBM di masyarakat kepulauan di Maluku Utara dipastikan dapat BBM, baik itu Minyak Tanah, kemudian Biosalar dan Pertalite,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ternate, Kamis (23/4/2026).
Wahyudi memaparkan bahwa hingga Desember 2025, jumlah penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua dan Maluku mencapai 212 titik, dengan 53 penyalur berada di Maluku Utara.
“Berikutnya kebutuhan untuk penyalur BBM Satu Harga di Maluku utara, untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebanyak 5 titik penyalur BBM Satu Harga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wahyudi memastikan bahwa kondisi stok dan distribusi BBM di wilayah Maluku Utara dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi di daerah kepulauan. “Stok dan dsitribusi BBM di Maluku Utara sangat aman dan tidak terjadi kendala,” terangnya.
Selain itu, dukungan dari Badan Usaha Penugasan dalam mendistribusikan energi juga dinilai berjalan optimal, termasuk melalui jalur laut yang menjadi andalan di wilayah kepulauan. Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi untuk wilayah Maluku Utara, baik melalui kapal dan moda transportasi lainnya terjadwal dengan baik.
Wahyudi juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan agar pengendalian distribusi BBM di Maluku Utara dapat berjalan optimal. Distribusi energi yang andal di wilayah kepulauan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, menjaga konektivitas antar daerah, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Sehingga, kebutuhan utama BBM subsidi dan kompensasi negara untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Maluku Utara dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan BBM di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi tersendiri. Upaya memastikan pasokan BBM tetap aman dan lancar di daerah kepulauan memerlukan perhatian khusus.
“Kita ketahui Provinsi Maluku Utara ini adalah wilayah kepulauan. Karena tidak semua bisa lewat darat, lebih banyak lewat laut. Ini yang mungkin nanti perlu dipikirkan,” ujarnya, seraya berharap penugasan kepada Pertamina diiringi dengan tanggung jawab penuh dalam menjaga pasokan energi di daerah.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman menyampaikan, pihaknya terus mengevaluasi titik distribusi agar pasokan tidak mengalami keterlambatan, sehingga ketersediaan BBM maupun Liquified Petroleum Gas (LPG) akan tetap terjaga dengan baik.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna dan Elpisina, serta Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin A. Kadir.
