Jakarta — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum lama ini menggelar rapat dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pertanian.
Agenda rapat membahas rencana Uji Coba Implementasi Sub Penyalur dalam rangka penyaluran BBM Bersubsidi untuk Usaha pertanian dan perikanan pada beberapa Kabupaten di Indonesia.
Tindak lanjut dari pertemuan diatas adalah akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian RI, Direktorat Pendayagunaan Pesisir Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan dan Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk membahas draft krjasa sama untuk pilot project implementasi sub penyalur Bahan Bakar Minyak.
Sebelumnya, BPH Migas telah mengumpulkan sejumlah SKPD dari perwakilan 15 Provinsi di Indonesia untuk mengikuti “Rapat Persiapan Supervisi Implementasi Sub Penyalur Tahun Anggaran 2017”.
Lima belas Provinsi tersebut diantaranya, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Bengkulu, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
Sebagaimana diketahui, terkait dengan Sub Penyalur, pada tanggal 24 Agustus 2016 telah di lakukan pilot projet di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sub Penyalur tersebut menjadi yang pertama di Indonesia.
