Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi ketika melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, Aceh Jaya dan Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh, Minggu dan Senin (19-20/7/2026).
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto mengatakan, dalam pemantauan yang dilakukan di beberapa SPBU sejak Minggu malam hingga Senin, di Meulaboh ditemukan beberapa kendaraan yang mengantre di depan SPBU. Setelah diperiksa, ternyata pelat nomor atau nomor polisi bagian depan dan bagian belakang kendaraan berbeda. Kendaraan-kendaraan tersebut terlihat usang atau tidak laik jalan. Mereka diduga merupakan kendaraan pengerit.
Selain itu, BPH Migas juga menemukan kendaraan jenis pick up yang diduga sebagai pengerit. Di bagian belakang mobil ditemukan beberapa jerigen untuk wadah BBM subsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU. Modus yang digunakan, BBM di dalam kendaraan dialirkan melalui selang ke dalam jerigen.
“Kendaraan-kendaraan tersebut diduga sebagai pengerit dengan modus helikopter. Pengemudi mobil melakukan pembelian BBM subsidi di beberapa SPBU dan BBM yang berada di tangki mobil dialirkan ke jerigen untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Tentu ini (pelanggaran) kita berikan sanksi tegas,” papar pria yang biasa dipanggil Baher ini.
BPH Migas juga melakukan pembinaan kepada kepada SPBU agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk praktik penggunaan banyak QR Code untuk memperjualbelikan BBM subsidi.
“Hati-hati dalam menerima atau melayani mobil-mobil yang selama ini disinyalir menjadi mobil pengerit di mana mobil ini memiliki banyak QR Code dan digunakan untuk mengambil alokasi atau mengambil jatah BBM untuk kemudian dijual kembali kepada yang lain. Ini sangat merugikan masyarakat,” katanya.
BPH Migas, lanjut Baher, akan memberikan sanksi kepada penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. Apabila ditemukan penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan, pengelola SPBU diminta melaporkannya kepada BPH Migas atau Pertamina Patra Niaga untuk ditindaklanjuti.
Selain itu, pengelola SPBU diminta terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah agar setiap kendala distribusi dapat segera ditangani.
Lebih lanjut Baher memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan ke sejumlah SPBU di Aceh, termasuk SPBU Kota Sabang di Pulau Weh, yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, stok BBM dalam kondisi aman. Meningkatnya aktivitas di sejumlah SPBU dipengaruhi perpindahan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
“Pulau Weh merupakan salah satu wilayah terdepan dan terluar di ujung barat Indonesia. Kami turun langsung untuk memastikan stok BBM mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, serta harga BBM bersubsidi yang dijual benar-benar sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah,” tuturnya.
Masyarakat juga diimbau untuk membeli BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Kolaborasi antara Pemerintah, Badan Usaha Penugasan, penyalur, dan masyarakat menjadi kunci agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
“Harus menjadi perhatian kepada seluruh penyalur agar dalam melaksanakan penyaluran, wajib sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan,” tutupnya.
Kegiatan pemantauan tersebut turut didampingi Sales Area Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Misbah Buchori dan Sales Branch Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Ferdi Fajrian Adicandra.
