Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) Subsidi di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina Patra Niaga selaku pengelola Fuel Terminal (FT) Baubau dan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga pasokan sekaligus memastikan BBM subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, FT Baubau memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Sulawesi dan sejumlah wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur. Letak geografis wilayah kepulauan membuat keberadaan terminal BBM menjadi bagian penting dari rantai pasok energi.
“Fuel Terminal Baubau sangat vital untuk mendukung kelancaran distribusi BBM, khususnya di pulau Sulawesi dan kemudian juga bisa meng-cover untuk wilayah Indonesia Tengah lainnya. Artinya, ini sangat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat khususnya regional Sulawesi,” ujarnya ditemui di FT Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/9/2026).
Menurut Wahyudi, distribusi dari FT Baubau juga mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di wilayah dengan karakter geografis kepulauan, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami memastikan amanah dari Pemerintah kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga (PPN) telah dijalankan dengan baik dan sudah cukup terjaga reliability (keandalan), suplai (pasokan), dan distribusi BBM kepada masyarakat di daerah-daerah yang wilayahnya kepulauan, termasuk di wilayah 3T yang ada di kepulauan-kepulauan kecil di Sulawesi ini,” imbuhnya.
Selain pasokan, aspek keselamatan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan terminal. BPH Migas mengapresiasi penerapan standar keselamatan oleh PPN sebagai pengelola FT Baubau untuk menjaga keandalan operasional.
“Semua standar safety (keselamatan) migas dijalankan dengan baik dan terus dilakukan improvement (peningkatan) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjadi fokus pelayanan Fuel Terminal untuk menjadi yang terbaik,” tuturnya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengutarakan, cakupan pelayanan FT Baubau dapat menjadi contoh dalam menjaga keandalan distribusi BBM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
“Kita harapkan bisa tetap terjaga sehingga paling tidak di Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur kita amankan proses distribusi BBM nya,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga (PPN) Alimuddin Baso menyatakan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM masyarakat melalui penguatan layanan FT Baubau.
“Ke depan, juga kita sangat berharap dukungan Pemerintah untuk memberikan regulasi untuk memperkuat keandalan pasokan (BBM) di Indonesia Timur. Sehingga, Pertamina akan bisa melayani dengan baik dengan jumlah yang cukup dan memadai serta kualitas yang terukur,” ucapnya.
Audiensi Bersama Kepala Daerah
Koordinasi pengawasan distribusi BBM subsidi juga diperkuat melalui pertemuan BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PPN dengan Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun, Bupati Muna Barat Laode Darwin, Bupati Wakatobi Harliana, dan Bupati Buton Selatan Muh Adios. Pertemuan membahas kondisi serta tantangan penyaluran BBM di masing-masing daerah.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah penting untuk mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan BBM subsidi yang digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari perikanan, pertanian hingga layanan umum dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Agar pemenuhan BBM subsidi tidak terjadi hambatan dan gangguan, dapat dipenuhi secara baik dan dimanfaatkan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berhak dapat memanfaatkan BBM subsidi setiap hari untuk kegiatan harian maupun kegiatan penggerak ekonomi di daerah-daerah tersebut,” tuturnya.
Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemantauan kondisi dan operasional lembaga penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Akan kita lakukan evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan Ditjen Migas untuk menyiapkan penyalur-penyalur atau SPBU yang dapat meringankan dan dibangun di wilayah klaster masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Laode Sulaeman menyampaikan, ketersediaan stok perlu diikuti dengan kemampuan menyalurkan BBM hingga ke masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan Pemerintah.
“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, selain ketahanan stok (BBM) yang kita miliki, kita juga harus menjamin stok tersebut bisa sampai ke masyarakat, sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku. Stok BBM yang ada tiba ke masyarakat bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga,” ucapnya.
Bupati Muna Bachrun mengapresiasi koordinasi tersebut. Menurutnya, kondisi geografis kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan BBM, termasuk bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
“Masyarakat Muna mengalami kesulitan untuk membeli BBM di SPBU untuk traktor dan alat-alat yang lain. Dan dari pertemuan ini, diberikan solusi/jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan BBM tersebut,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Sentot Harijady BTP, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Kementerian ESDM Joko Hadi Wibowo, Executive General Manager PPN Regional Sulawesi Denny Sukendar, serta FT Manager Baubau Faisal.
