Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penguatan cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Selatan melalui penambahan fasilitas penyimpanan (storage). Hal tersebut merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Refinery Unit III Kilang Minyak Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026).
“Kunjungan Kerja Spesifik kali ini adalah untuk memastikan seluruh kegiatan di Kilang Plaju ini betul-betul dapat membantu mewujudkan ketahanan energi,” ujar pria yang kerap disapa Baher ini.
Menurutnya, ketahanan energi perlu ditopang ketersediaan cadangan BBM yang memadai. Kapasitas fasilitas penyimpanan BBM menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian.
Keterbatasan fasilitas penyimpanan dapat memengaruhi ketahanan cadangan BBM, terutama ketika terjadi peningkatan kebutuhan. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak pada kelancaran pasokan dan distribusi BBM.
“Oleh karena itu, kami dari BPH Migas meminta dukungan kepada DPR RI untuk mendorong Pertamina agar segera membangun storage tambahan demi meningkatkan ketahanan energi nasional,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menjelaskan, kunjungan kerja ke Sumatera Selatan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Pengawasan mencakup ketahanan dan distribusi energi, pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta keandalan sistem tenaga listrik.
“Provinsi Sumatra Selatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Di provinsi ini terdapat mata rantai energi yang relatif lengkap, mulai dari kegiatan pengelolaan minyak bumi, penyediaan dan distribusi BBM oleh BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga, kegiatan pertambangan batu bara oleh PT Bukit Asam Tbk, hingga sistem pembangkit dan penyaluran tenaga listrik yang menopang kebutuhan masyarakat serta kegiatan ekonomi di Sumatra bagian selatan,” paparnya.
Komisi XII DPR RI juga meminta BBM bersubsidi serta kompensasi yang dialokasikan Pemerintah disalurkan dan diterima masyarakat yang berhak.
“Kami ingin mengetahui efektivitas digitalisasi SPBU, penggunaan QR code, dan Surat Rekomendasi, termasuk pengawasan ketat terhadap kemungkinan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan,” pungkasnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah, Ahmad Junaidi Auly, Moreno Soeprapto, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, Ramson Siagian, Ratna Juwita Sari, Syarif Fasha, dan Totok Daryanto. Selain itu, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar, dan Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga Didik Bahagia.
