BMeningkatnya kebutuhan energi masyarakat kepulauan, seperti Bangka Belitung, perlu diiringi dengan keandalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Penguatan manajemen distribusi dan infrastruktur penunjang perlu dipercepat agar layanan energi semakin efisien dan selaras dengan dinamika kebutuhan daerah.
Hal ini disampaikan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Bambang Hermanto saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/2026).
“Hasil mitigasi di lapangan, ada beberapa hal bagaimana menyelesaikan perihal distribusi BBM. Pertama, Pertamina Patra Niaga (PPN) harus memperbaiki tata kelola agar tidak ada antrean kapal yang akan menghambat proses distribusi,” jelasnya.
Selain tata kelola, kondisi alur sungai dengan tingkat sedimentasi cukup tinggi juga menjadi perhatian. “Itu menjadi salah satu hal yang memengaruhi proses distribusi. Kita mendorong supaya PPN bisa melakukan kerja sama dengan Pelindo untuk melakukan pengerukan,” ujar pria yang kerap disapa Baher ini.
Aspek lain yang disorot Baher setelah mengunjungi Integrated Terminal Pangkal Balam adalah kapasitas tangki penyimpanan BBM yang telah digunakan sejak 1970. Dengan pertumbuhan kebutuhan energi masyarakat yang meningkat signifikan, penguatan infrastruktur penyimpanan penting untuk mendukung ketahanan energi daerah.
“Itu (kapasitas tangki penyimpanan BBM) menjadi salah satu yang memengaruhi ketahanan BBM di Bangka Belitung. Oleh karena itu, jika ketiga hal itu bisa dilakukan, saya berkeyakinan potensi antrean di Bangka Belitung bisa kita atasi,” harapnya.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menambahkan, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat akan menghadapi tiga momentum besar, yakni Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Pelayanan energi yang andal menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat pada periode tersebut.
“Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu adalah yang paling utama. Tentu menjadi suatu tanggung jawab moral, bagaimana untuk memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, terhadap, misalkan BBM, LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg dan juga listrik,” pungkasnya.
Kunjungan ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, Jamaludin Malik, Cek Endra, Dewi Yustiana, Cheroline Chrisye Makalew, Syarif Fasha, Elpisina, Syafruddin, dan Sartono, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PPN Alimuddin Baso, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo.
