BPH Migas Jaga Keandalan Distribusi BBM di Bali

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali dalam kondisi tersedia dan aman. Sebagaimana diketahui, Bali terkenal dengan daerah tujuan wisata dan menjadi tempat penyelenggaraan bertaraf nasional hingga internasional. Agar seluruh kegiatan berjalan lancar, diperlukan pasokan energi yang andal, seperti BBM.

Hal ini disampaikan BPH Migas saat menghadiri Kunjungan Kerja (kunker) Reses Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Denpasar, Bali, Rabu (22/7/2026). Di samping ketersediaan BBM, Kunker ini juga membahas ketersediaan gas bumi, listrik, sekaligus penguatan sistem distribusi energi di Pulau Bali

Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, penyaluran BBM di seluruh wilayah Bali saat ini berlangsung aman, lancar, dan mencukupi kebutuhan masyarakat maupun sektor pariwisata.

“Realisasi dari penyaluran BBM di Pulau Bali ini masih di bawah dari rata-rata realisasi nasional. Dan penyaluran di Bali ini khususnya menjadi perhatian dari Anggota Komisi XII DPR RI, karena Bali ini adalah daerah kunjungan wisata yang menjadi jendela untuk wisatawan melihat bagaimana kondisi di Indonesia,” terangnya.

Menurut Erika, Kunker juga membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mengoptimalkan sistem distribusi BBM agar penyalurannya tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Komisi XII banyak memberikan masukan, saran, dan juga arahan kepada kami serta kepada Badan Usaha, seperti Pertamina, PGN, dan PLN, mengenai bagaimana meningkatkan kinerja khususnya untuk menjaga ketersediaan energi nasional, khususnya di Pulau Bali,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, pembahasan difokuskan pada Bali karena pertumbuhan konsumsi energi di daerah tersebut terus meningkat seiring berkembangnya sektor pariwisata.

Sugeng menambahkan, dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah dan situasi di Selat Hormuz terus menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM. Meski demikian, ia mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang tetap menjaga layanan energi kepada masyarakat.

Kegiatan Kunker ini turut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dan Hasbi Anshory. Di samping itu hadir juga Anggota Komisi XII DPR RI, yaitu Alfons Manibui, Cheroline Chrisye Makalew, Jalal Abdul Nasir, Jamaludin Malik, Sartono Hutomo, Syarif Fasha, dan Totok Daryanto. Selain itu, hadir Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas KESDM Hendra Gunawan, Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto, dan Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

*Pemantauan Ketersedian dan Penyaluran BBM*

Selanjutnya, hari Kamis (23/7/2026), BPH Migas melakukan pemantauan ke Fuel Terminal (FT) Sanggaran, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, serta SPBU Sigaran di Abiansemal, Badung.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menjelaskan, FT Sanggaran memiliki kapasitas sekitar 22 ribu kiloliter (KL) untuk menampung berbagai jenis BBM subsidi maupun nonsubsidi dan menjadi salah satu penopang distribusi BBM di Bali.

“Provinsi Bali merupakan wajah Indonesia di dunia internasional, sehingga keandalan stok maupun distribusi BBM di Pulau Bali harus dijaga dengan baik. Suplainya pun didukung oleh FT Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis yang ada di Pulau Bali, sehingga kondisi stok serta distribusi BBM di sini tetap prima, aman, dan terkendali,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau SPBU Nelayan di Kuta Selatan untuk memantau kelancaran pasokan serta distribusi BBM. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory mengungkapkan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi menggunakan Surat Rekomendasi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, SPBU Nelayan ini menyalurkan BBM subsidi kepada lebih dari 100 nelayan yang melaut hingga Selat Badung. Selain itu, SPBU Nelayan juga menyediakan BBM non-subsidi seperti Pertamax untuk mendukung wisata bahari (_watersport_) dan angkutan penyeberangan.

“BPH Migas memastikan BBM bersubsidi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat nelayan di Desa Tanjung Benoa,” ujar Hasbi.

Kelancaran penyaluran tersebut dirasakan langsung oleh para nelayan. Salah seorang nelayan, Wayan, mengaku ketersediaan BBM bersubsidi membantu aktivitas melaut dan menunjang penghidupan keluarganya.

“Kami, para nelayan, bisa mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami masing-masing,” pungkasnya.

BAGIKAN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Leave a Reply

BERITA TERKAIT