Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau perkembangan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemantauan dilakukan setelah sejumlah langkah penguatan pasokan dan distribusi diterapkan untuk mengurai antrean kendaraan.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas didampingi Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman meninjau langsung sejumlah SPBU di Makassar, Minggu (13/9/2026), untuk melihat kondisi pasokan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil pemantauan, antrean kendaraan yang sebelumnya mengular hingga ke jalan raya mulai berkurang dan berada di dalam area SPBU.
Di SPBU 74.902.32 atau dikenal dengan nama SPBU Racing, antrean didominasi kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat mayoritas merupakan kendaraan pribadi. Pengemudi truk diarahkan mengisi BBM pada malam hari untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar SPBU.
Kondisi serupa terlihat di SPBU 74.902.31 kawasan Pettarani. Berdasarkan keterangan konsumen, waktu tunggu rata-rata sekitar 30 menit. Petugas SPBU bersama aparat turut mengatur kendaraan dan mengarahkan konsumen ke SPBU lain apabila kapasitas antrean di dalam lokasi telah penuh.
Wahyudi menjelaskan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Daerah terus mengevaluasi kondisi layanan BBM di Makassar. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian pada sisi pasokan, distribusi, maupun pelayanan pada SPBU yang tersebar di kota Makasar.
Sejak 7 September 2026, Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah perbaikan untuk merespons antrean kendaraan roda dua dan roda empat. Salah satunya dengan memperkuat stok BBM di Integrated Terminal (IT) Makassar.
Saat ini, stok Pertalite di IT Makassar berada pada kisaran 8-14 hari, sedangkan stok Biosolar berkisar 7-12 hari. Pengiriman BBM melalui kapal juga dilakukan secara kontinu dari Kilang Tuban dan Balikpapan.
“Langkah lainnya adalah menambah jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam, dari sebelumnya 11 SPBU menjadi 25 SPBU yang antreannya lebih dominan. Selain itu, menambah nozzle di SPBU-SPBU tersebut, serta jumlah operator yang semula 2 shift menjadi 3 shift,” paparnya.
Penguatan distribusi juga dilakukan dengan menambah armada mobil tangki dengan spot charter yang melayani wilayah Makassar. Jumlah armada yang sebelumnya 83 unit menjadi 108 unit. Sejumlah mobil tangki yang sebelumnya berada di luar Makassar turut dikerahkan untuk memperkuat stok BBM hingga 80 – 90% kapasitas tanki pada SPBU-SPBU yang dapat disalurkan pada rentang waktu 2 hari ke depan kepada Masyarakat.
“Pengiriman sebetulnya normal. Namun, pada saat terjadi antrean, untuk pemecahan antrean dilakukan optimalisasi mobil tangki yang ada di luar Makassar. Dikirim di sini untuk siaga percepatan pengiriman BBM jenis Pertalite dan Bio Solar ke SPBU-SPBU yang menjadi pusat antrean,” tambahnya.
Peningkatan permintaan Pertalite menjadi salah satu hal yang turut dievaluasi. Dalam kondisi normal, penjualan Pertalite di Makassar berada di kisaran 800 kiloliter (KL) per hari. Saat ini, penjualan meningkat menjadi sekitar 1.300 KL per hari.
“Awalnya hanya 2 persen dari kondisi normal. Sekarang Pertalite kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional. Akhirnya ada pengaruh peningkatan konsumsi, ada perpindahan atau shifting dari BBM Non Subsidi. Contohnya, semula masyarakat yang menggunakan Pertamax pindah menjadi Pertalite. Termasuk di Kota Makassar juga sama,” ujarnya seraya menambahkan, kondisi itu membuat tekanan terhadap layanan SPBU meningkat dan menyebabkan antrean.
Untuk mengendalikan kepadatan pada waktu yang bersamaan, Pemerintah Kota Makassar juga menerapkan pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor kendaraan ganjil-genap. BPH Migas mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari penanganan kondisi di lapangan.
Tambah Wahyudi, mekanisme ganjil-genap dapat diterapkan sesuai kondisi daerahnya melalui keputusan Pemerintah Daerah, baik Gubernur maupun Wali Kota. Hasil pemantauan di salah satu SPBU kawasan Pettarani menunjukkan antrean yang sebelumnya mencapai sekitar 200 meter mulai terurai setelah mekanisme tersebut diterapkan.
Selain langkah yang telah berjalan, tiga titik layanan baru dengan konsep SPBU modular juga tengah disiapkan. Titik layanan tersebut diharapkan memanfaatkan lahan aset pemerintah daerah sehingga pengoperasian dan pengawasannya dapat dilakukan secara bersama.
Perbaikan layanan BBM saat ini telah dirasakan masyarakat. Asdir (33), pengemudi ojek daring yang setiap hari menghabiskan sekitar 5 liter BBM untuk bekerja, mengatakan kondisi antrean lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Hari ini antreannya (di SPBU) lancar. Ada antrean sedikit, tapi lumayan ini dibanding kemarin-kemarin,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Rusdi (45) yang mengisi BBM di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan. Rusdi membeli BBM seharga Rp200 ribu untuk mobilnya dan habis dalam sepekan. Ia mengaku berhemat sehingga hanya menggunakan roda empat ketika bersama keluarga.
Sedangkan untuk setiap harinya, ia memilih menggunakan motor. Rudi juga mengaku tidak terlalu terganggu dengan antrean karena ia membeli BBM sesuai kebutuhan. “Saya jarang antre karena lebih sering menggunakan motor untuk bekerja dan membeli juga sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah bersama Forkopimda juga memperkuat sinergi bersama Pertamina Patra Niaga untuk menyegerakan pemulihan Layanan BBM di SPBU-SPBU di Kota Makasar, melakukan pengaturan di sekitarnya segera terurai dan normal kembali.
Sebelum pemantauan lapangan, dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Panglima Kodam Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nuwoko, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
