Dukung Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Apresiasi Peran DPR RI dan Pemda

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan apresiasi atas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Dearah (Pemda) dalam mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini disampaikan saat BPH Migas mengunjungi Batam, Kepulauan Riau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya BBM subsidi agar dapat dinikmati masyarakat yang berhak dalam acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI pada tanggal 27 April 2024. Hadir pada kesempatan ini Anggota DPR RI Komisi VII  Dr. Asman Abnur, SE, Msi.

Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengutarakan bahwa BPH Migas mendapat amanah untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Dirinyapun mengapresiasi dukungan yang diberikan dari DPR RI, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan dalam melaksanakan amanah tersebut.

“DPR RI selaku mitra kami untuk mendorong dari sisi regulasi serta mendukung penerapan di daerah. Improvisasi terus kita lakukan, dan tentunya improvisasi juga senantiasa didukung oleh Pemerintahan Kota, khususnya Kota Batam,” ujarnya saat ditemui di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/4/24).

Lebih lanjut, Yapit menyampaikan bahwa Program Fuel Card yang digagas oleh Pemerintah Kota Batam dengan menggandeng Pertamina Patra Niaga sudah tepat dan sesuai. Fuel Card ini berfungsi sebagai kartu kendali untuk memitigasi adanya penyalahgunaan BBM subsidi.

“Fuel Card memudahkan dalam proses pengawasan. Ini menumbuhkan perasaan aman kepada seluruh pihak. Karena kita yakin penggunaan Fuel Card dan QR Code bisa mengurangi terjadinya penyalahgunaan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief juga menyampaikan dukungannya terhadap Program Fuel Card. Ia berharap masyarakat mendukung implementasi Fuel Card ini, agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.

 

“Dengan adanya fuel card yang diterapkan di Batam dan programnya sudah berjalan, mudah-mudahan penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi dapat terlaksana dengan aman dan lancar,” ucapnya.

Eman menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mendapat lebih banyak pengetahuan tentang penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

“Mudah-mudahan pemahaman itu akan disampaikan ulang lagi kepada rekan-rekan yang belum sempat hadir agar mereka mengetahui tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengawal BBM subsidi agar tepat sasaran,” ujar Eman.

Sementara itu, Asman Abnur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPH Migas, serta seluruh pihak terkait yang sudah berkontribusi terhadap penyaluran BBM di Kota Batam.

“Mudah-mudahan ke depan makin tertib lagi. Tentunya sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing, bersama-sama kita kawal supaya Kepulauan Riau dan khususnya Batam terus terjaga dan aman dalam pendistribusian. Batam sejauh ini aman-aman saja, tidak ada masalah,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Gustian Riau dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Bagus Handoko.

 

Monitoring SPBU di Bintan

Sehari sebelumnya, Eman dan Yapit mengunjungi salah satu SPBU di Bintan, Kepulauan Riau. Eman menjelaskan, pengawasan yang dilakukan di SPBU ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi.

“Pengawasan ke SPBU untuk mengecek sarana fasilitas yang memadai, sehingga masyarakat menerima pelayanan yang nyaman. Selain itu, untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan salah satunya melalui rekaman CCTV yang dipasang di beberapa titik di SPBU,” tegasnya saat disapa di salah satu SPBU di Bintan, Jumat (26/4/2024).

Hal senada disampaikan Yapit. Ia mengungkapkan, saat melakukan pengawasan ada beberapa temuan, seperti pemasangan CCTV agar dapat memperlihatkan nomor polisi kendaraan dan data disimpan setidaknya selama 30 hari.

“Inilah mengapa kami dorong masyarakat agar bersama-sama melakukan pengawasan. CCTV adalah salah satu hal yang terus didorong untuk diimprovisasi dan terus kita gencarkan. Hal ini, untuk mempermudah pemantauan terhadap adanya indikasi pengisian yang tidak wajar,” pungkas Yapit.

BAGIKAN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Leave a Reply

BERITA TERKAIT