Belitung – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan kerja sama pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kamis (26/06/2014), Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengawasan kembali dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
Penandatangan PKS pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, bersama dengan Bupati Belitung Sahani Saleh dan Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama.
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan ditingkat Kabupaten ini merupakan yang kali pertama yang dilakukan oleh BPH Migas. Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengawasan dalam rangka pengendalian kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Penyelewengan terhadap BBM subsidi yang masih saja terjadi hingga saat ini. Penyebab penyelewengan adalah masalah disparitas harga yang masih terlalu jauh. Mudah-mudahan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi kedepan dapat terlaksana dengan lebih baik,” ujar Andy.
Sementara itu, Bupati Belitung berharap supaya kerjasama yang telah ada dapat terjalin dengan baik dan semakin erat serta menjadi awal yang tepat untuk menghasilkan langkah-langkah terbaik dalam mensukseskan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung.
Pada kesempatan tersebut, Sahani mengharapkan supaya kuota minyak tanah tidak dikurangi, mengingat Kabupaten Belitung belum dilaksanakan konversi dari minyak tanah ke LPG 3 KG. “Apabila hal tersebut dilakukan dikhawatirkan akan berdampak terhadap masyarakat di Kabupaten Belitung, khususnya masyarakat tidak mampu yang mengandalkan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Bupati Belitung Timur Basuri, mengatakan kiranya perjanjian kerja sama yang ditandatangani ini tidak hanya diatas kertas tetapi bisa diimplementasikan di lapangan. “Kepada semua pihak mari kita bersama-sama melakukan pengawasan dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.
