Yogyakarta – Indonesia dikarunia berbagai macam sumber energi. Salah satunya adalah gas bumi. Namun demikian hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal. Penyebabnya antara lain letak sumber gas bumi yang tersebar dan umumnya jauh dari pusat konsumsi serta terbatasnya infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi Harsandomo, dalam acara Forum Diskusi bersama para pemangku kepentingan (stakeholders), Kamis (2/10/2014) di Yogyakarta.
Menurutnya, masalah terbesar yang hadapi di sektor energi saat ini adalah ketergantungan akan minyak bumi atau BBM yang sangat tinggi. Ini tercermin dari semakin besarnya subsidi BBM pada APBN akibat pertumbuhan konsumsi BBM ataupun semakin meningkatnya harga minyak dunia dan kurs rupiah yang semakin lemah. Padahal, lanjut Fahmi Indonesia memiliki kekayaan beraneka ragam sumber energi. Gas bumi sebagai salah satunya hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal.
“Penyebabnya antara lain letak sumber gas bumi yang tersebar dan umumnya jauh dari pusat konsumsi, terbatasnya infrastruktur masalah harga gas di hulu dan willingness to pay konsumen. Semua diperlukan pemecahan secara terpadu. Penyelesaian b to b saja tidak cukup, namun perlu keterlibatan pemerintah secara nyata dan langsung ke pokok persoalan yaitu bagaimana membangun infrastruktur dan menyediakan gas bumi yang harganya kompetitif dengan energi lain seperti BBM, batu bara, dan sumber energi lainnya,” jelasnya.
Fahmi menambahkan, untuk membangun sebuah infrastruktur, dibutuhkan kepastian dan ketersediaan pasokan gas karena industri gas bumi ini high risk and high cost. Tidak kalah penting yakni kebijakan dan regulasi dari Pemerintah serta buyer yang diawali dengan MoU atau kesepakatan jual beli gas lainnya.
Optimalisasi penggunaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri harus didukung pengembangan infrastruktur yang layak dengan perencanaan yang matang, dukungan finansial dan beriringan dengan kebijakan pemerintah, serta dukungan yang maksimal dari semua pihak yang terlibat, baik Pemerintah, Badan Pengatur, Pemda, BUMN dan swasta.
“BPH Migas selaku regulator mengusulkan penyederhanaan pengaturan. Selama ini pengaturan pengembangan infrastruktur pipa gas bumi belum dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. pengembangan infrastruktur gas seringkali terhambat karena adanya tumpang tindih dalam rencana kerja dan akibat kompleksitas pengaturan dan kendala fisik di lapangan,” pungkasnya.
Melalui forum ini diharapkan dapat terbentuk suatu koordinasi yang lebih baik dari Pemerintah, Badan Pengatur, Badan Usaha bahkan konsumen akhir, dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi dalam negeri.
“Kami berharap para stakeholder kegiatan usaha gas bumi melalui pipa dapat saling memberi masukan dan berkomitmen agar peningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui penyederhanaan pengaturan dan penerapannya secara konsisten dapat kita wujudkan bersama, sehingga pemanfaatan gas bumi secara nasional dapat meningkat,” kata Fahmi.
