Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo. Penandatanganan dilakukan Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Erika Retnowati menyampaikan luas wilayah penyaluran JBT dan JBKP mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mana Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan atas penyediaan dan pendistribusian BBM yang terdapat subsidi dan kompensasi, maka penyalurannya kepada konsumen pengguna yang berhak harus tepat volume dan tepat sasaran.
“Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Daerah, mengingat Pemda lebih mengetahui karakteristik daerahnya, sehingga BBM subsidi dan BBM kompensasi dapat didistribusikan kepada konsumen pengguna yang berhak di wilayahnya,” ungkapnya di Gorontalo, Kamis (19/6/2025).
Kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), lanjut Erika, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun Pemda. Selama ini kami sudah dibantu Pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Erika meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan Surat Rekomendasi.
“Aplikasi XStar mempermudah Pemda dalam menerbitkan Surat Rekomendasi karena dalam aplikasi tersebut sudah ada rumusnya, sehingga tidak perlu pusing menghitung besaran kuota BBM untuk konsumen pengguna,” tambahnya.
Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan Pemda dan badan usaha penugasan. Dengan data yang terintegrasi tersebut, sangat berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.
Lebih lanjut Erika mengungkapkan, selain memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar, PKS juga diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.
Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.
“Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya,
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut gembira kerja sama ini karena saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.
“Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana Pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” ungkapnya.
Gusnar juga mengapreasi masa berlaku Surat Rekomendasi mulai satu hingga tiga bulan. Hal ini sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus Surat Rekomendasi. “Masa berlaku Surat Rekomendasi yang tadinya satu bulan, kini menjadi tiga bulan. Ini sangat meringankan petani dan juga meringankan tugas kami dalam mengurus BBM untuk petani,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Gorontalo mengharapkan kerja sama ini berdampak positif terhadap peningkatan geliat perekonomian di wilayahnya,
Kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.
Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibi, perwakilan Bupati dan Walikota, serta dinas terkait di lingkungan Provinsi Gorontalo.
Kunjungan ke Integrated Terminal Gorontalo
Untuk mengetahui pasokan BBM subsidi dan kompensasi di Provinsi Gorontalo, Erika Retnowati didampingi Iwan dan Wahyudi mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah tersebut, Kamis (19/6/2025).
Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.
Iwan dalam kunjungan tersebut meminta kegiatan operasional terminal dilaksanakan dengan baik agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM.
Iwan juga menekankan perlunya perhatian terdapat masalah sedimentasi di pelabuhan agar tidak menghambat proses pengangkutan BBM.
“IT Gorontalo terletak di muara sungai yang berpotensi terjadinya sedimentasi. Ini perlu menjadi perhatian dan perlu dicari cara agar masalah sedimentasi bisa diatasi dan tidak terjadi pendangkalan yang menyebabkan terhambatnya suplai BBM,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Retail Sulutgo Angga Yudiwinata Putra.
