Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendampingi Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memantau kesiapan pasokan energi terutama bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dan kelistrikan dalam menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 di Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025).
“BPH Migas bersama Komisi XII DPR RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait lainnya berkomitmen untuk menjaga keamanan pasokan energi terutama BBM dan LPG agar masyarakat Lampung dapat menjalankan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan tenang dan nyaman. BPH Migas terus memonitor secara seksama kesiapan pasokan BBM, LPG dan kelistrikan, agar terus terjaga dengan baik,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman disela-sela Kunjungan Spesifik Komisi XII DPR RI ke Integrated Terminal Panjang, Bandar Lampung.
Menurut Harya, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 ini BPH Migas juga menjadi Koordinator Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka koordinasi pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian BBM, gas, listrik, serta antisipasi kebencanaan geologi untuk mengamankan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025. Posko ini berlangsung mulai tanggal 17 Maret hingga 11 April 2025.
“Salah satu kegiatan Posko Nasional Sektor ESDM adalah monitoring langsung ke lapangan pada periode Posko tersebut guna memastikan penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG berjalan lancar dan baik,”tambahnya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menambahkan, BPH Migas mengharapkan agar selalu dilakukan upaya antisipasi, terutama di wilayah yang mayoritas merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025, daerah wisata yang menjadi destinasi masyarakat, jalur lintas utama maupun logistik serta wilayah rawan kemacetan maupun rawan bencana serta sinergi yang baik dan solid antar pihak yang terkait agar Ramadhan dan Idul Fitri lancar.
“Sinergitas ini bukan hanya internal anggota Posko, tetapi juga dengan stakeholder seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan PT Jasa Marga, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika”, ujar Halim.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menjelaskan pihaknya berkokitmen untuk menjaga kestabilan pasokan gas dan BBM bersubsidi, serta distribusinya.
“Peran aktif Satgas sangat diperlukan untuk memitigasi masalah di lapangan terkait penyaluran energi yang adil dan merata,” tuturnya.
Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berterima kasih dan mengapresiasi kepedulian Komisi XII DPR RI, BPH Migas, Ditjen Migas, dan pihak terkait lainnya dalam memastikan kesiapan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG, serta pasokan listrik di Provinsi Lampung.
“Bulan Ramadan dan Idul Fitri, sangat penting bagi Lampung karena apabila inflasi dapat dikendalikan di bulan Ramadan, maka bagi kami setelah bulan Ramadan sampai Ramadan tahun depannya, Provisi Lampung akan baik-baik saja secara harga sembako,” ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo, serta pihak terkait lainnya.
