Labuan Bajo dikenal dengan keindahan alamnya dan menjadi salah satu tujuan wisata populer bagi wisatawan domestik serta internasional. Salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan daerah wisata ini adalah ketersediaan energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM subsidi dan kompensasi yang lancar serta tepat sasaran.
Guna memastikan keandalan penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hadir mendampingi Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Kunjungan Kerja Spesfik (Kunspek) ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ini dilakukan evaluasi dan memastikan penyediaan serta penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya aman. Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang cukup favorit, sehingga wajib dipastikan pelayanan energi tidak mengalami gangguan, maupun kekurangan dalam penyediaan bahan bakar minyak,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas di Manggarai Barat, NTT, Jumat (24/4/2025).
Ia menuturkan, banyak aktivitas produktif masyarakat di Labuan Bajo yang membutuhkan BBM. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat bagi masyarakat. Sementara, untuk Jenis BBM Umum atau non subsidi, salah satu fokus pemerintah adalah tersedianya bahan bakar avtur untuk layanan penerbangan.
“Perlu dipastikan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi ini tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat bagi masyarakat. Sehingga pemanfatannya memang benar-benar untuk masyarakat yang melakukan kegiatan harian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah,” kata Wahyudi.
Dalam kunjungan ini, BPH Migas juga mengimbau agar Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan seluruh elemen masyarakat bekerja sama mencegah terjadinya penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.
“Pengawasan bersama ini juga menjadi concern Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan BBM. Misalnya, kapal-kapal di Labuan Bajo yang memang untuk kegiatan bisnis, maka tidak berhak mendapatkan BBM subsidi atau BBM kompensasi. BPH Migas juga menekankan kewajiban menggunakan QR Code untuk pembelian BBM bagi transportasi darat. Sementara masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, transportasi air, UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dapat memanfaatkan pembelian BBM dengan Surat Rekomendasi,” ungkapnya.
Pentingnya Surat Rekomendasi sebagai penggerak sektor-sektor produktif juga dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman. BPH Migas telah mengembangkan sistem aplikasi XStar untuk menerbitkan Surat Rekomendasi secara online.
“Ini merupakan upaya untuk memastikan agar konsumen-konsumen yang bergerak di sektor produktif seperti nelayan, petani, peternak dan usaha mikro kecil dan menengah mendapatkan keutamaan menikmati alokasi kuota BBM subsidi dan kompensasi melalui Surat Rekomendasi yang diterbitkan pemerintah daerah,” terangnya.
Saleh melanjutkan, instansi Pemerintah Daerah di Provinsi NTT yang belum melakukan aktivasi aplikasi XStar, diharapkan dapat segera melaksanakannya. “Nanti kita berdiskusi kembali mengenai Surat Rekomendasi ini agar penyaluran BBM subsidi yaitu solar maupun BBM kompensasi yaitu pertalite bagi konsumen pengguna betul-betul tepat sasaran. Ini sangat penting,” tegas Saleh.
Terkait penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi di Manggarai Barat, kata Saleh, hingga saat ini masih sesuai dengan prognosa yang ditetapkan. BPH Migas memastikan kuota ini akan mencukupi hingga akhir tahun.
Sementara, untuk masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Pemerintah telah melaksanakan Program BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Hingga tahun 2024 telah terbangun 583 Penyalur BBM Satu Harga.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan, Labuan Bajo merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki kemajuan pesat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan semua pihak, termasuk penyediaan energi baik BBM, kelistrikan, maupun energi baru terbarukan agar pembangunan wisata di daerah ini semakin meningkat.
Turut hadir dalam Kunjungan Spesifik ini, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR yaitu Mukhtarudin, Christiany Eugenia, Cek Endra, Iyeth Bustami, Syafruddin, Jalal Abdul Nasir, Aqib Ardiansyah, dan Nurwayah.
Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti.
