Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024). Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi dalam Transisi Energi: Mengembangkan Ekosistem Hilir Minyak dan Gas Bumi yang Adaptif dan Inovatif”.
Dalam kesempatan ini, Wamen ESDM menyoroti peran sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung ketahanan energi menuju swasembada energi, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yuliot menyampaikan, untuk ketahanan energi perlu diupayakan ketersediaan berbagai sumber energi yang cukup dan terjangkau untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.
Lebih lanjut, menurut Yuliot, sektor migas kini masih menjadi kunci pemenuhan energi bagi masyarakat, termasuk dalam masa transisi energi. Pada sektor migas, Pemerintah menjamin ketahanan energi di antaranya melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri maupun rumah tangga dengan penyediaan jaringan gas bumi (Jargas) rumah tangga.
Sementara untuk Program BBM Satu Harga, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), telah terbangun 580 penyalur BBM 1 Harga sejak tahun 2017.
“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga terutama di wilayah 3T untuk menyamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini telah terbangun 580 penyalur BBM satu harga,” tambahnya.
Untuk mandatori biodiesel, Yuliot menyampaikan akan dilanjutkan hingga Biodiesel 40% (B40) dan B50. Selama pemanfaatan biodiesel B35 pada tahun 2023, penggunaan biodiesel sebanyak 12,2 juta kiloliter (KL).
“Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 yang sudah dihitung terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,5 triliun, keandalan pasokan bahan bakar terutama diesel, peningkatan nilai tambah, serta penyediaan lapangan kerja di dalam negeri,” ujar Yuliot.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
Di samping itu, dalam mendukung transisi energi yang merupakan proses perubahan menuju penggunaan sumber energi bersih, peran hilir migas juga perlu tetap diperhatikan dan menarik untuk didiskusikan.
“Utamanya bagaimana kondisi peran BBM ke depan, yang akan tergantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan yaitu energi baru dan terbarukan, maupun energi lainnya, seperti gas bumi sebagai energi bersih, atau dalam usaha pencapaian transisi energinya masih melibatkan pemanfaatan BBM yang lebih ramah lingkungan,” paparnya.
Menurut Erika, BPH Migas menyelenggarakan kegiatan Hilir Migas Conference & Expo 2024 ini untuk menggali pengetahuan, pengalaman dan ide-ide terbaru, termasuk arah kebijakan dan inovasi di sektor hilir migas.
“Kegiatan hari ini untuk mendiskusikan beberapa hal terkait transisi energi, terutama peran hilir migas dalam transisi energi,” terangnya.
Hadir pada acara ini Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, Yapit Sapta Putra, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono, Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Anggota Dewan Energi Nasional Eri Purnomohadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudy Herianto Adi Nugroho, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT PGN Arief Setiawan Handoko serta pihak terkait lainnya.
Dalam rangkaian acara ini, dilakukan Penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Badan Usaha Penugasan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, serta Penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang Memiliki Jaringan Distribusi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.
Selain itu, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Bali.
Kegiatan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pakar dan Pengamat, Asosiasi, serta masyarakat, yang dikemas dalam beberapa sesi diskusi, seperti Plenary session dengan tema Tantangan dan Terobosan Kebijakan dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor Hilir Migas dalam Era Transisi Energi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memberikan sambutan kunci sebagai pembuka panel diskusi BBM dan panel diskusi Gas Bumi.
Menurutnya, saat ini Indonesia masih termasuk dalam middle income country dan memiliki kesempatan kurang dari 21 tahun untuk berbenah diri menuju ke negara maju yang berpendapatan tinggi. Bappenas telah menghitung, untuk menjadi negara maju Indonesia membutuhkan akselerasi ekonomi 6-8%.
Dia melanjutkan, ketersediaan bahan baku merupakan hal penting dalam kegiatan hilirisasi. Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah membuat peta jalan hilirisasi strategis yang di dalamnya terdapat 28 komoditi, termasuk migas.
“28 komoditi ini kita ambil berdasarkan sumber cadangan terbesar. Salah satunya nikel di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tentunya dengan kekuatan-kekuatan ini kita percaya diri sebagai bangsa yang besar dan punya potensi yang luar biasa, masuk dan benar-benar serius dalam investasi yang berhilirisasi,” katanya.
Indonesia memiliki potensi besar dalam industri petrokimia, karena kaya sumber daya alam migas.
“Petrokimia berperan dalam pengolahan migas menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi,” ucapnya.
Sesi panel Bidang BBM pada Konferensi Hilir Migas mengangkat topik Road Map Kebijakan BBM Ramah Lingkungan. Sementara sesi panel Bidang Gas Bumi mengangkat topik Integrasi Pengembangan Gas Bumi dan Industri Hilirisasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
Jumat (13/12/2024) pagi, Sesi panel Bidang BBM mengangkat topik Partisipasi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penugasan dalam Implementasi dan Pengawasan Penerbitan Surat Rekomendasi melalui Aplikasi Xstar BPH Migas.
