Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi, penguatan infrastruktur hilir migas menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Guna menjaga keandalan ketersediaan dan penyaluran energi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pengembangan fasilitas penyimpanan BBM, perluasan jaringan distribusi, hingga pembangunan infrastruktur gas bumi.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komite BPH Migas Harya Adtyawarman dalam Stakeholder Consultation Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 di Pekanbaru, Riau, Kamis (9/7/2026). Menurutnya, kebutuhan BBM terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kapasitas penyimpanan nasional juga perlu diperkuat.
Saat ini kapasitas penyimpanan BBM nasional mencapai 9.183.960 kiloliter. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi, hingga 2035 dibutuhkan cadangan penyangga BBM jenis gasoline sebesar 9,64 juta barel. Karena itu, penambahan fasilitas penyimpanan dinilai menjadi kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi.
“Dengan adanya tambahan kapasitas penyimpanan BBM tersebut, maka akan menambah ketahanan energi, khususnya gasoline sebanyak 15,2 hari. Ketersediaan fasilitas penyimpanan juga penting untuk memastikan pasokan BBM tetap aman dalam berbagai kondisi,” ujar pria yang biasa disapa Didit ini.
Selain memperkuat cadangan energi, BPH Migas terus mengawal Program BBM Satu Harga agar masyarakat, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), memperoleh BBM dengan harga yang sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sejak dilaksanakan pada 2017, program tersebut telah menghadirkan 604 Penyalur BBM Satu Harga di berbagai wilayah.
Bagi kecamatan yang belum memiliki penyalur resmi, BPH Migas juga mendorong pemanfaatan Sub Penyalur BBM sebagai alternatif layanan bagi kelompok tertentu, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh BBM tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
“Bupati setempat yang akan menetapkan ongkos angkutnya, lalu dievaluasi oleh BPH Migas. Hingga kini, sudah ada 20 Sub Penyalur yang beroperasi dan tersebar di Nusa Tenggara Timur, Sumatera, serta Papua,” katanya.
Di sektor gas bumi, BPH Migas juga menaruh perhatian pada pengembangan jaringan pipa transmisi untuk memperluas akses masyarakat terhadap gas bumi. Pembangunan pipa Cirebon–Semarang (CISEM) dan Dumai–Sei Mangke (DUSEM) diharapkan dapat mendorong berkembangnya jaringan gas (jargas) di wilayah yang dilalui pipa transmisi.
“Infrastruktur gas bumi yang saat ini dalam tahap pengembangan adalah pipa transmisi WNTS (West Natuna Transportation System) – Pemping, pipa transmisi Semarang – Solo – DIY, dan pipa transmisi Cirebon – Bandung,” tambah Didit.
Pengembangan jargas juga terus didorong sebagai pilihan energi yang lebih bersih bagi masyarakat. Hingga kini telah terbangun 703.308 sambungan rumah melalui APBN dan 259.319 sambungan rumah melalui skema non-APBN. Menurut Harya, pembangunan jargas diharapkan turut mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Untuk mempercepat pembangunan seluruh infrastruktur migas baik BBM maupun gas bumi, diperlukan dukungan semua pihak seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Dadan Kusdiana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM Prahoro Yulianto Nurtjahjo, Kepala Biro Perencanaan ESDM Hariyanto, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi, serta perwakilan Pemerintah Provinsi wilayah Sumatera.
