Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat terlayani dengan baik. “Pelayanan untuk masyarakat yang…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, adanya kerja sama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat yang tidak berhak menggunakan…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menggunakan teknologi informasi (TI) melalui Aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penerbit Surat Rekomendasi dan konsumen pengguna dalam mendapatkan Bahan…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) terus meningkatkan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga distribusi BBM subsidi dan kompensasi tepat volume dan tepat sasaran.…
Negara memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen pengguna yang berhak agar dapat diakses dengan mudah, menjaga daya beli, serta mendorong perekonomian. Subsidi dan kompensasi BBM menggunakan uang negara, sehingga setiap tetesnya harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggota Komite Badan…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk turut memantau pelaksanaan penerapan Surat Rekomendasi di lembaga penyalurnya, sehingga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Kompensasi negara semakin tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Surat Rekomendasi…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan public hearing terhadap penetapan tarif pengangkutan gas bumi ruas transmisi Gresik Semarang (Gresem). Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Anggota Komite…
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusung konsep kota ramah lingkungan. Demikian juga dengan pemanfaatan energi yang menggunakan sumber energi bersih, salah satunya gas bumi. Guna mendukung hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) melakukan peninjauan perkembangan pembangunan…
Pemerintah berkewajiban menjaga pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar penyaluran BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT/Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/Kompensasi) tepat sasaran, BPH Migas berharap Pemerintah Daerah (Pemda)…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina International (KPI) Refinery Unit (RU) V pasca insiden yang terjadi tanggal 25 Mei 2024 lalu. BPH Migas memastikan, pasokan BBM terjaga dengan baik. Anggota Komite BPH…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
