PONTIANAK. Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fasnshurullah Asa mendesak PT Pertamina (Persero) segera membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar). “Harusnya Pertamina membangun SPBU dikawasan perbatasan Kalbar yang…
JAKARTA. Semenjak status Free Trade Zone (FTZ) disandang Kabupaten Karimun, minat Investor untuk menanamkan investasinya semakin bertambah sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga memacu bertambahnya kendaraan bermotor baik di darat maupun di…
JAKARTA. Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) untuk tahun 2015 diusulkan sudah ketok palu di bulan Juli 2014. Demikian usulan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa, Senin (27/01/2014)…
JAKARTA. Dinikmati sekitar 94% orang menengah dan orang kaya, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara mengatakan Subsidi BBM sebaiknya dihapus. “Sekitar 94% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang menengah dan orang kaya. Sementara…
JAKARTA. Untuk mengetahui seperti apa kondisi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terpencil, beberapa waktu lalu Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Sumihar Panjaitan dan Ibrahim Hasyim didampingi staf Direktorat BBM melakukan kunjungan…
JAKARTA. Produksi Minyak Indonesia sudah tidak mencukupi. Impor BBM pun terpaksa harus dilakukan untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Langkah strategis tentu harus dilakukan untuk menekan impor tersebut. Salah satunya adalah dengan peningkatan bio diesel pada minyak solar. “Strategi kebijakan…
JAKARTA. Bertempat di Auditorium Lantai X Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Senin, (13/01/2014) Sekretaris Jenderal KESDM Mochamad Teguh Pamuji melantik Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan KESDM. Diungkapkan Teguh, kepercayaan dari pimpinan harus diemban dan…
JAKARTA. Sebagai Badan yang salah satu fungsi utamanya melakukan pengawasan untuk menjamin ketersediaan dan terdistribusinya Bahan Bakar Minyak (BBM) diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentu perlu melihat secara langsung…
JAKARTA. Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tahun 2014 tidak mengalami perubahan. Kuota masih sama dengan tahun 2013, yakni sebesar 48 juta kilo liter (KL). Namun, karena masih ada disparitas harga BBM subsidi dan Non subsidi sehingga masih banyak kasus…
JAKARTA. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah melakukan pemberian Keterangan Ahli terhadap 947 Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dari sejak Januari sampai dengan Desember 2013. Kasus penyalahgunaan ini…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
