JAKARTA. Tidak tersedianya lembaga penyalur seperti SPBU maupun APMS di daerah-daerah terpencil membuat masyarakat harus membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, karena harus membeli di pengecer dengan harga lebih mahal. Atas dasar itu,…
JAKARTA. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, surat Edaran Kepala BPH Migas nomor 29 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna…
JAKARTA. Kapasitas produksi kilang minyak Indonesia hanya sekitar 820.000 barel per hari. Padahal kebutuhan mencapai 1.5 juta kl. Oleh karena itu Indonesia harus memiliki kilang baru. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (29/01/2014) Menteri Energi dan Sumber…
JAKARTA. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Padahal dalam undang-undang (UU) Migas nomor 22 tahun 2001 Pasal 46 ayat (3) dijelaskan bahwa salah satu tugas Badan Pengatur meliputi pengaturan dan penetapan mengenai cadangan BBM…
PONTIANAK. Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fasnshurullah Asa mendesak PT Pertamina (Persero) segera membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar). “Harusnya Pertamina membangun SPBU dikawasan perbatasan Kalbar yang…
JAKARTA. Semenjak status Free Trade Zone (FTZ) disandang Kabupaten Karimun, minat Investor untuk menanamkan investasinya semakin bertambah sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga memacu bertambahnya kendaraan bermotor baik di darat maupun di…
JAKARTA. Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) untuk tahun 2015 diusulkan sudah ketok palu di bulan Juli 2014. Demikian usulan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa, Senin (27/01/2014)…
JAKARTA. Dinikmati sekitar 94% orang menengah dan orang kaya, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara mengatakan Subsidi BBM sebaiknya dihapus. “Sekitar 94% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang menengah dan orang kaya. Sementara…
JAKARTA. Untuk mengetahui seperti apa kondisi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terpencil, beberapa waktu lalu Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Sumihar Panjaitan dan Ibrahim Hasyim didampingi staf Direktorat BBM melakukan kunjungan…
JAKARTA. Produksi Minyak Indonesia sudah tidak mencukupi. Impor BBM pun terpaksa harus dilakukan untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Langkah strategis tentu harus dilakukan untuk menekan impor tersebut. Salah satunya adalah dengan peningkatan bio diesel pada minyak solar. “Strategi kebijakan…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
