Jakarta – Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim dan Sumihar Panjaitan didampingi staf Direktorat BBM BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka untuk…
Belitung – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan kerja sama pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kamis (26/06/2014), Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengawasan kembali dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung…
Jakarta – Sebanyak 26 Badan Usaha Migas hadir dalam acara penjelasan konsep Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) tahun 2015, Kamis (19/06/2014) di Aula Gedung BPH Migas, Jakarta. Badan Usaha tersebut diantaranya, PT. Aneka Kimia Raya…
Jakarta – Saat ini untuk bisa mencukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri Indonesia harus melakukan impor. Hal ini terjadi akibat produksi minyak bumi Indonesia yang tidak lagi sebanding dengan tingkat konsumsi BBM yang terus mengalami kenaikan dari tahun…
Jakarta – Tindak penyelewengan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sampai saat ini masih terjadi. Periode Januari – Februari tahun 2014 telah terjadi sebanyak 106 kasus penyelewengan BBM. Lantas apa yang menjadi penyebab penyelewengan ini masih saja terjadi. Komite Badan…
Jakarta – Beberapa waktu lalu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melaksanakan Forum Diskusi (Fordis) dengan Badan Usaha di sektor hilir migas. Fordis kali ini menindaklanjuti hasil Fordis sebelumnya pada tanggal 22 April 2014 mengenai adanya…
aJakarta – Realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga 30 April 2014 dari laporan PT Pertamina (Persero) yang belum diverifikasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mencapai 14.995.036 kiloliter (KL) atau 31,7% dari kuota…
Jakarta – PT Pertamina (Persero) yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 47.355.000 kiloliter (KL) terus berupaya supaya BBM PSO tidak melampaui kuota APBN Penyesuaian tahun 2014. Diungkapkan Direktur Pemasaran…
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para Bupati/Walikota se Jawa Tengah lebih selektif dalam memberikan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini dilakukan mengingat kuota yang diberikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi…
Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana akan menerapkan sistem penanda (tagging) pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini untuk menekan penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, mengungkapkan sisten taggingini nantinya…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
