Jakarta – Pemerintah dan Komisi VII DPR RI sepakat menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 46-47 juta kiloliter (KL) dalam RAPBN 2015. Sebelumnya pemerintah mengusulkan kuota volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2015 sebesar 48 juta KL dengan pertimbangan…
JAKARTA – Untuk menghindari terjadi antrian berkepanjangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sesuai dengan arahan pemerintah, PT Pertamina (Persero) melakukan normalisasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan dengan…
Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan surat Nomor 937/07/Ka BPH/2014 mengenai pengendalian Jenis BBM Tertentu. Dalam surat edaran tersebut, diinstruksikan kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) untuk tidak…
Jakarta – Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter (KL) di APBN 2014 dikurangi menjadi 46 juta KL dalam APBN-P 2014. Pengurangan kuota tersebut membuat kuota yang selama ini dibreakdown secara gelondongan per Kabupaten/Kota pun…
Jakarta – PT Pertamina (Persero) yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 47.355.000 kiloliter (KL) terus berupaya supaya BBM PSO tidak melampaui kuota APBN Penyesuaian tahun 2014. Diungkapkan Direktur Pemasaran…
Jakarta – Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2014 yang ditetapkan secara nasional sebanyak 48 juta kilolioter (KL) diperkirakan aman hingga akhir tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, mengatakan…
Tarakan – Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kamis (8/05/2014) di Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya sosialisasi yang sama dilakukan di Bengkulu. Melalui…
JAKARTA. Saat ini Indonesia belum memiliki cadangan penyangga Bahan Bakar Minyak (BBM). Yang ada sekarang hanya cadangan operasional 21 hari milik PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng…
JAKARTA. Dinikmati sekitar 94% orang menengah dan orang kaya, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara mengatakan Subsidi BBM sebaiknya dihapus. “Sekitar 94% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang menengah dan orang kaya. Sementara…
JAKARTA. Untuk mengetahui seperti apa kondisi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terpencil, beberapa waktu lalu Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Sumihar Panjaitan dan Ibrahim Hasyim didampingi staf Direktorat BBM melakukan kunjungan…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
